BERITAU.ID, BATANG – Anggota DPR RI Fraksi PKS Rizal Bawazier mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi masif serta penindakan tegas terhadap truk sumbu tiga yang masih melintas di jalur Pantura wilayah Batang hingga Pemalang.
Rizal menilai pembatasan yang telah dicanangkan Kementerian Perhubungan belum berjalan efektif karena tidak dibarengi dengan langkah konkret di lapangan.
“Selama ini aturan pembatasan itu belum optimal karena tidak ada tindakan nyata. Semua pihak harus konsolidasi, baik Kapolres, pengusaha truk, maupun Dinas Perhubungan,” ujar Rizal saat ditemui di Batang, Jumat (13/6/2025).
Menurut Rizal, sosialisasi harus dilakukan secara intensif, khususnya di titik-titik strategis seperti pintu keluar tol Kandeman dan Pemalang. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah memberi insentif berupa potongan tarif tol sebesar 20 persen bagi truk logistik.
“Diskon tol sudah diberikan 20 persen. Tapi sebagian pengusaha truk masih menolak. Padahal sopir-sopir sudah paham dan menerima. Yang sulit justru pengusahanya. Ini butuh pendekatan tegas dari polisi dan Dishub,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Rizal menyatakan bahwa keluhan warga atas keberadaan truk sumbu tiga yang membahayakan pengguna jalan telah mencapai titik jenuh.
“Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban di jalan raya demi kepentingan bisnis segelintir orang,” tegasnya.
Sebelumnya, penolakan terhadap pembatasan ini disuarakan oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) yang mengklaim mengalami kerugian besar akibat kebijakan tersebut. Namun Rizal menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan jauh lebih penting daripada hitung-hitungan materi.
“Kerugian apa dasarnya? Yang nyata itu nyawa melayang. Apakah saya perlu menuntut APTRINDO atas nyawa yang hilang? Ini soal kemanusiaan,” katanya dengan nada tinggi.
Rizal juga meminta jajaran kepolisian di wilayah Pantura untuk aktif menegakkan aturan, serta mengingatkan para kepala daerah agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
“Kapolres, Kasat Lantas, wali kota, dan bupati harus turun tangan. Jangan diam saja saat rakyat terganggu oleh truk-truk besar yang semaunya di jalan,” tandasnya.
Rizal menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan yang membatasi operasional truk besar di jalur Pantura demi keselamatan pengguna jalan, khususnya di wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang. (lim)
