JAKARTA, BERITAU.ID — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan Polri melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara.
Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia turut mengikuti rapat secara daring.
Forum strategis ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan pangan dari tahun ke tahun.
Ia menyebut capaian Indonesia yang berhasil tidak mengimpor jagung pakan ternak sepanjang 2025 sebagai fondasi kuat menuju kemandirian pangan.
“Keberhasilan 2025 menjadi modal besar untuk menyusun strategi yang lebih solid di 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Menurutnya, konsolidasi lintas sektor mutlak diperlukan agar produksi jagung nasional tetap stabil dan berpihak kepada petani.
Di tingkat hulu, persoalan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi kelompok tani jagung.
Polri kemudian mengambil peran strategis sebagai penghubung antara petani dan lembaga perbankan.
Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat.
Skema pembiayaan KUR ini dirancang untuk mendorong petani kembali menanam tanpa terjerat pinjaman informal.
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah seperti Nagreg dan Ciamis di Jawa Barat.
Petani di wilayah tersebut memperoleh tambahan modal untuk memperluas lahan dan meningkatkan produktivitas jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas pembiayaan KUR tahun 2026.
“BRI menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk KUR Mikro, termasuk pembiayaan ekosistem pertanian jagung,” kata Danang.
Namun permodalan saja tidak cukup jika harga panen tidak berpihak kepada petani.
Oleh karena itu, Polri juga fokus mengawal stabilitas harga di tingkat petani.
Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri memastikan hasil panen tidak dijual murah kepada tengkulak.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026.
Dalam kebijakan tersebut, Bulog menargetkan pengadaan satu juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah.
“Polri mengawal agar harga di tingkat petani minimal sesuai HPP,” tegas Brigjen Langgeng.
Ia menyebut kolaborasi ini telah berdampak positif di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.
Di wilayah tersebut, petani mampu menjual jagung dengan harga yang lebih adil dan stabil.
Program ketahanan pangan Polri juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur.
Pendampingan manajerial dan pengawasan distribusi menjadi bagian dari strategi penguatan produksi nasional.
Dengan tata kelola yang baik, petani diharapkan mampu mengembalikan pinjaman KUR tepat waktu.
Lebih jauh, program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Polri memandang ketahanan pangan sebagai bagian integral dari stabilitas keamanan nasional.
Ketersediaan pangan yang cukup dinilai mampu menekan potensi konflik sosial dan gejolak ekonomi.
Melalui sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, Polri optimistis kedaulatan pangan Indonesia dapat terwujud.
Petani jagung pun diharapkan tidak lagi berada di posisi lemah dalam rantai distribusi pangan nasional.
