PEKALONGAN – Anggota DPR RI Dapil Jateng X, Rizal Bawazier, menegaskan bahwa tidak semua truk dilarang melintasi jalur Pantura di wilayah Pemalang, Pekalongan, dan Batang.
Hal ini disampaikannya dalam pernyataan kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), menanggapi polemik terkait larangan kendaraan berat di jalur tersebut.
Rizal Bawazier meminta Aptrindo untuk merujuk pada surat resmi Dirjen Perhubungan Darat Nomor AJ/903/2025, yang menyebutkan bahwa ada pengecualian bagi beberapa jenis truk yang tetap dapat melintas.
“Tidak semua truk dilarang melintasi Pantura. Aptrindo perlu memahami kebijakan ini secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada kerugian ekonomi yang diklaim dalam surat mereka kepada Dirjen Perhubungan Darat,” ujarnya.
Politisi yang mewakili masyarakat Pekalongan, Pemalang, dan Batang ini juga menyoroti pentingnya keselamatan masyarakat.
Ia menolak klaim bahwa larangan truk menyebabkan kerugian miliaran rupiah, seraya menegaskan bahwa nyawa manusia yang melayang akibat kecelakaan lebih berharga dibandingkan hitungan ekonomi.
“Siapa yang akan membayar nyawa yang sudah hilang di Pantura? Ini bukan sekadar miliaran rupiah, bahkan bisa mencapai triliunan jika melihat dampaknya terhadap keluarga korban,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Rizal Bawazier juga meminta aparat kepolisian, termasuk Kapolres dan Kasat Lantas di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang, untuk berperan aktif dalam melindungi masyarakat.
“Sebagai pengayom masyarakat, tolong bantu rakyat dengan hati nurani. Kalian adalah pemimpin di daerah ini, bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia mengajak Wali Kota dan Bupati di daerah tersebut untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan lalu lintas truk yang melintas di jalur Pantura.
“Kami sudah muak dengan banyaknya truk yang terus melintasi jalur ini tanpa kontrol yang jelas,” pungkasnya.(say)
