BERITAU.ID,JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, melontarkan kritik tajam terhadap laporan kontribusi pajak PT Pertamina (Persero) yang disebut mencapai Rp159 triliun.
Kritik itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi Pertamina di Kompleks Parlemen, Rabu (19/11/2025).
Rizal, legislator dari Dapil Jawa Tengah X (Pemalang, Pekalongan, Batang), menilai angka yang diklaim manajemen Pertamina tidak sebanding dengan kinerja laba perusahaan. Ia menegaskan, secara realistis, Pajak Penghasilan (PPh) murni yang seharusnya dibayarkan Pertamina jauh lebih kecil dari angka yang dipublikasikan.
“Dengan omset Rp1.127 triliun, tidak mungkin ada potensi penerimaan pajak Rp159 triliun. Maksimal hanya sekitar Rp11 triliun,” ujarnya. Rizal menduga angka besar tersebut memasukkan komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sejatinya merupakan beban konsumen, bukan kontribusi langsung perusahaan.
Selain mempertanyakan klaim pajak, Rizal juga menyoroti potensi pemeriksaan pajak terhadap Pertamina untuk periode 2018–2022 yang nilainya mencapai Rp6,4 triliun.
Ia mengingatkan, proses banding pajak yang panjang bisa membebani arus kas perusahaan. Karena itu, ia mendesak agar kontrol internal di sektor perpajakan diperkuat agar tidak menimbulkan kerugian triliunan rupiah.
Tak berhenti di isu pajak, Rizal turut menyinggung persoalan operasional Pertamina di lapangan.
Ia menyampaikan keluhan masyarakat terkait penutupan sejumlah Pertashop di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang. Menurutnya, keberadaan Pertashop sangat vital sebagai akses energi di tingkat kecamatan dan pedesaan.
“Pertashop di beberapa daerah masih tutup. Ini merugikan masyarakat. Pertamina harus menjelaskan alasan penutupan dan segera memperbaiki layanan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Rizal juga meminta kejelasan mengenai kompensasi pemerintah kepada Pertamina terkait penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram.
Rizal menekankan bahwa pembenahan persoalan pajak dan peningkatan distribusi energi di daerah harus menjadi prioritas utama BUMN energi tersebut.(say)