BERITAU.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menekankan pentingnya bagi Pemerintah untuk tidak menghambur-hamburkan uang negara dalam pembelian saham PT. Vale Indonesia, terutama jika harganya melambung tinggi. Mulyanto menegaskan bahwa Pemerintah sebaiknya tidak terlalu berkeinginan untuk mengakuisisi saham PT Vale yang izin usaha penambangannya akan segera berakhir.
Menurut Mulyanto, Pemerintah seharusnya memahami posisinya yang kuat dalam proses divestasi PT Vale. Jika manajemen PT Vale lambat merespons proses tersebut, kerugian akan dialami oleh pihak perusahaan itu sendiri. “Pasar akan bereaksi negatif terhadap kelambatan aksi korporasi. Jika ini terus berlanjut hingga menjelang pemilu, nasib Vale akan semakin tidak jelas. Proses perizinan ini nantinya akan menjadi kewenangan Pemerintah yang akan datang,” ungkap Mulyanto.
Selain itu, Mulyanto juga mencatat bahwa tekanan dari daerah yang meminta bagian saham dari proses divestasi semakin meningkat. Hal ini diungkapkan oleh tiga gubernur (Sultra, Sulteng, dan Sulsel) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.
Mereka meminta Pemerintah pusat untuk tidak memberikan perpanjangan izin kepada Vale, serta mendesak agar wilayah usaha operasional Vale dikurangi agar dapat dikelola sendiri dan memberi manfaat lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Belum lagi tekanan dari internal bisnis proses Vale sendiri, di mana investasi dan rencana-rencana besar Vale lainnya akan terhambat jika masalah perizinan belum terselesaikan. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka pada tahun 2025 kontrak Vale akan habis,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menekankan bahwa Pemerintah sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam menanggapi proses divestasi PT Vale. Ia menilai itulah aneh dan patut untuk dicurigai jika ada pihak yang terburu-buru mendorong Pemerintah untuk menambah saham PT Vale dengan harga yang tinggi. “Secara kasar, Pemerintah tanpa tindakan pun dapat melakukan pengalihan hak pengelolaan kawasan penambangan yang saat ini dikelola oleh PT Vale. Jadi, mengapa harus menggunakan anggaran negara untuk membeli saham perusahaan yang izin usahanya akan segera habis,” paparnya.
