BATANG, BERITAU.ID – Menanggapi insiden tertimpa baliho APK, masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban dari peserta pemilu. Hal ini disampaikan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Batang, Luthfi Dwi Yoga, dalam rapat koordinasi dan konsolidasi pengawasan masa tenang di Hotel Dewi Ratih pada 7 Februari 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Luthfi menekankan pentingnya pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang aman dan bertanggung jawab. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran akan keselamatan masyarakat jika APK dipasang secara sembarangan. Ia menyoroti risiko yang timbul akibat pelanggaran dalam pemasangan APK, termasuk potensi kecelakaan yang mengancam pejalan kaki atau kendaraan yang melintas.
“Jika terjadi kesalahan pemasangan baliho, masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban dari orang yang ada di foto,” ungkap Luthfi Dwi Yoga.
Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu Batang menegaskan bahwa pemilik APK harus bertanggung jawab penuh atas keamanan pemasangan. Dalam kasus kecelakaan akibat APK yang terpasang tidak sesuai aturan, pemilik baliho atau APK tersebut harus menanggung akibatnya.
Penekanan ini penting mengingat insiden tragis di Kebumen, di mana seorang siswi SMK tewas tertimpa baliho caleg. Hal ini menunjukkan pentingnya pemasangan APK yang kokoh dan mematuhi standar keamanan. Pemasangan APK yang sembrono, seperti menempelkannya di pohon atau fasilitas umum tanpa memperhatikan keamanan, hanya meningkatkan risiko kecelakaan.
“Dalam kasus di Kebumen, seorang siswi meninggal karena tertimpa baliho caleg. Oleh karena itu, pemasangan APK harus kokoh. Misalnya, jangan dipasang di pohon karena bisa ambruk saat ada angin kencang,” tegasnya.
Bawaslu Batang juga mengajak partai politik dan caleg untuk lebih aktif memantau pemasangan APK mereka. Seringkali, APK dipasang oleh pihak ketiga yang tidak memperhatikan aturan dan keselamatan. Kerjasama antara pemilik APK dan pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan pemasangan yang aman dan bertanggung jawab.
Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan kampanye politik. Pemilik APK harus memastikan pemasangan sesuai aturan dan standar keamanan untuk mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan.
“Dengan bertanggung jawab secara kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak dalam proses demokrasi,” pungkasnya. (lis)
